Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang tahap pertamanya ditargetkan beroperasi pada 2032.
Berbicara pada Diskusi Panel “American Leadership in Clean Nuclear Strategy” di @america Jakarta, Selasa, Anggota DEN, Sripeni Inten Cahyani menyampaikan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi keuntungan dalam pengembangan energi nuklir.
“Menurut kami di Dewan Energi Nasional mengembangkan nuklir dengan berbagai teknologi dari negara-negara yang maju, itu lebih baik. Misalnya kita juga mengembangkan Amerika, teknologi dari Amerika, teknologi dari Rusia, teknologi dari China, Korea dan sebagainya menurut saya itu lebih baik karena kita memang mengadopsi politik bebas aktif,” katanya.
Inten menyampaikan bahwa Indonesia, salah satunya, melalui PLN telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal studi dalam penyiapan pengembangan nuklir.
Indonesia, lanjutnya, menargetkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir mencapai 35-42 gigawatt pada 2060 sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission.
Sementara itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 megawatt yang akan mulai dikembangkan pada 2032 di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.
Untuk merealisasikan target tersebut, DEN mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR). Teknologi ini dinilai memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan lebih sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, terutama untuk wilayah terpencil.
Meski biaya investasi SMR relatif lebih tinggi, Inten menilai teknologi tersebut tetap lebih efisien dibandingkan penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak, seperti High Speed Diesel (HSD). Namun, ia mengakui bahwa teknologi SMR masih berada dalam tahap pengembangan di berbagai negara.
Menurut Inten, sejumlah proyek SMR saat ini masih berada pada tahap desain hingga konstruksi awal. Beberapa proyek diperkirakan baru dapat beroperasi secara komersial paling cepat pada 2029.
Sementara itu, Indonesia cenderung hanya mengadopsi teknologi yang telah terbukti dan berstatus komersial guna meminimalkan risiko tata kelola serta operasional.
“Nah, itu satu. Persoalannya adalah teknologi itu dalam tahap pengembangan,” ucapnya.
Selain itu, aspek geopolitik juga menjadi perhatian dalam pengembangan energi nuklir karena teknologi tersebut umumnya dikuasai oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia.
Meski demikian, Inten menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dalam menentukan mitra kerja sama. Menurutnya, pemerintah akan memilih teknologi yang telah terbukti andal, memenuhi standar yang ditetapkan, serta didukung skema pembiayaan dan proses implementasi yang memadai.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai tahapan pendukung, mulai dari studi kelayakan, kajian awal proyek, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan pemahaman publik mengenai energi nuklir sebagai bagian dari persiapan pengembangan PLTN di Indonesia.
“Jadi karena Indonesia menganut politik bebas aktif, yang penting adalah bahwa teknologi itu proven, lalu kemudian kita bisa mengembangkan mana saja, gitu ya. Mana saja sepanjang kriterianya dipenuhi. Termasuk kemudahan financing, kemudian kemudahan dan dukungan terhadap proses-proses,” kata dia.***(Berita Antara)
0 Komentar